13 Soal Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia + Kunci Jawaban
Soal Pilgan Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
a. Tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
b. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
c. Pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
d. Tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
Jawaban:
2. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
a. Penunjukan anggota DPR yang baru
b. Pengangkatan anggota DPR oleh presiden
c. Pelantikan kembali anggota DPR yang lama
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
3. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
a. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
b. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
c. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
d. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
Jawaban:
4. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
b. Persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
c. Pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
d. Persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
Jawaban:
5. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
a. Amanat Pancasila
b. Amanat DPR
c. Wewenang Presiden
d. Wewenang Menteri
Jawaban:
6. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
a. Agama, pemerintahan, dan pembangunan
b. Agama, pemerintahan dan moneter
c. Pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Jawaban:
7. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
a. Presidensial
b. Parlementer
c. Demisioner
d. Pembangunan
Jawaban:
8. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
a. Penunjukan dari kabupaten
b. Pengangkatan oleh camat
c. Pemilihan oleh BPD
d. Pemilihan langsung oleh rakyat
Jawaban:
9. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
a. Tugas pembantuan
b. Tugas pelestarian
c. Hak asal-usul desa
d. Hak dan kewajiban desa
Jawaban:
10. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
a. Penggabungan
b. Pemekaran
c. Pembentukan
d. Perekatan
Jawaban:
11. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
b. Pembentukan partai-partai politik
c. Pendirian negara-negara bagian di Indonesia
d. Pendirian Badan Pekerja MPR
Jawaban:
12. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
b. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
c. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
d. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
Jawaban:
13. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
a. Presiden B.J Habibie mengundurkan diri
b. Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
d. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Jawaban:
a. Tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
b. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
c. Pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
d. Tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
Jawaban:
b. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
2. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
a. Penunjukan anggota DPR yang baru
b. Pengangkatan anggota DPR oleh presiden
c. Pelantikan kembali anggota DPR yang lama
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
Jawaban:
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
3. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
a. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
b. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
c. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
d. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
Jawaban:
b. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
4. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
b. Persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
c. Pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
d. Persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
Jawaban:
a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
5. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
a. Amanat Pancasila
b. Amanat DPR
c. Wewenang Presiden
d. Wewenang Menteri
Jawaban:
c. Wewenang Presiden
6. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
a. Agama, pemerintahan, dan pembangunan
b. Agama, pemerintahan dan moneter
c. Pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Jawaban:
d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
7. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
a. Presidensial
b. Parlementer
c. Demisioner
d. Pembangunan
Jawaban:
c. Demisioner
8. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
a. Penunjukan dari kabupaten
b. Pengangkatan oleh camat
c. Pemilihan oleh BPD
d. Pemilihan langsung oleh rakyat
Jawaban:
d. Pemilihan langsung oleh rakyat
9. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
a. Tugas pembantuan
b. Tugas pelestarian
c. Hak asal-usul desa
d. Hak dan kewajiban desa
Jawaban:
c. Hak asal-usul desa
10. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
a. Penggabungan
b. Pemekaran
c. Pembentukan
d. Perekatan
Jawaban:
b. Pemekaran
11. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
b. Pembentukan partai-partai politik
c. Pendirian negara-negara bagian di Indonesia
d. Pendirian Badan Pekerja MPR
Jawaban:
b. Pembentukan partai-partai politik
12. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
b. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
c. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
d. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
Jawaban:
a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
13. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
a. Presiden B.J Habibie mengundurkan diri
b. Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
d. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
Jawaban:
c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie