15 Soal Tentang Kebijakan Pemerintah + Kunci Jawaban

Soal Pilgan Kebijakan Pemerintah

1. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah...
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001

Jawaban:

b. UU No.22 tahun 2002

2. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada jam:
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB

Jawaban:
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB

3. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
a. PT. Indonesia Power
b. PT. ANTAM
c. PT. PGN
d. PT. PG Paiton

Jawaban:
d. PT. PG Paiton

4. Propenas adalah kependekan dari ....
a. Program Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pendidikan Nasional
d. Proyek Pendidikan Nasional

Jawaban:
a. Program Pembangunan Nasional

5. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
a. Sertifikat Nasional Indonesia
b. Standar Nasional Indonesia
c. Sertifikasi Nasional Indonesia
d. Standarisasi Nasional Indonesia

Jawaban:
b. Standar Nasional Indonesia

6. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
a. Indonesia Power
b. BP Migas
c. PLN
d. BAPETAL

Jawaban:
d. BAPETAL

7. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
a. UU No.25 tahun 1999
b. UU No.20 tahun 2002
c. UU No.20 tahun 1999
d. UU No.17 tahun 2003

Jawaban:
a. UU No.25 tahun 1999

8. Visi kebijakan energi nasional adalah:
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan open access

Jawaban:
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional

9. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk...
a. Peningkatan efisiensi energi
b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional

Jawaban:
a. Peningkatan efisiensi energi

10. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
a. Intensifikasi
b. Diversifikasi
c. Konversi
d. Regulasi

Jawaban:
c. Konversi

11. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
a. UU No.1 tahun 1967
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.20 tahun 2002
d. UU No.20 tahun 1999

Jawaban:
a. UU No.1 tahun 1967

12. Dampak Indonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah...
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip “Good Govermance”
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang

Jawaban:
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan

13. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut:
a. Teori institusionalisme
b. Teori kelompok
c. Teori inkrementalisme
d. Teori rasionalisme

Jawaban:
c. Teori inkrementalisme

14. Menurut seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah
a. Keadilan
b. Kebijakan
c. Musyawarah
d. Gotong royong

Jawaban:
b. Kebijakan

15. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali...
a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat

Jawaban:

d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat

Share :